Dorong pendidikan politik, Bawaslu Kubu Raya lakukan koordinasi bersama Kesbangpol terkait Draft NPHD Tahun Anggaran 2026

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kubu Raya melaksanakan koordinasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan  Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kubu Raya dalam rangka meningkatkan kerjasama terkait pelaksanaan pendidikan politik di Kabupaten Kubu Raya, Selasa (21/4/2026)

Koordinasi ini dilakukan sebagai upaya memperkuat sinergi antar lembaga dalam mendorong peningkatan kualitas pendidikan politik kepada masyarakat. Disisi lain koordinasi ini sekaligus membahas soal rencana pelaksaan bentuk dukungan yang lebih kongkrit, yakni dengan ada dukungan anggaran di tahun 2026 ini, sehingga pembahasannya lebih mengarah pada bagiamana konseptual drafting pola kerjasamanya, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya yang dituangkan dalam draft NPHD kedepan.. 

Bentuk dukungan seperti ini tentu akan menjadi salah satu faktor penting dalam menunjang program-program edukasi politik yang berkelanjutan, khususnya di luar tahapan pemilu di tahun 2026 ini.

Dalam pertemuan tersebut, hadir Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kubu Raya bersama jajaran. Turut hadir pula Koordinator Sub Bagian Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, Victorianus Edven, S.H., M.H. beserta staff untuk memberikan pandangan serta penguatan terkait aspek hukum dalam pelaksanaan program pendidikan politik.

Pembahasan dalam pertemuan berlangsung secara konstruktif dengan menyoroti pentingnya perencanaan yang matang serta pengelolaan anggaran yang akuntabel dan transparan kedepannya. 

Bawaslu Kubu Raya menegaskan komitmennya untuk terus mengedukasi masyarakat agar memiliki pemahaman politik yang baik, sehingga dapat berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab dalam kehidupan demokrasi.

Sementara itu, pihak Kesbangpol Kabupaten Kubu Raya menyambut baik koordinasi tersebut dan menyatakan kesiapan untuk mendukung upaya Bawaslu dalam memperkuat pendidikan politik melalui skema pendanaan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Melalui koordinasi ini, diharapkan program pendidikan politik di Kabupaten Kubu Raya dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas demokrasi di daerah.