Bawaslu Kubu Raya Terima Konsolidasi Demokrasi PMKRI Cabang Sungai Raya, Perkuat Sinergi Pengawasan Partisipatif

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Kubu Raya menerima kunjungan Pengurus Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Sungai Raya dalam rangka audiensi dan konsolidasi demokrasi. Pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dalam pendidikan politik serta pengawasan partisipatif di Kabupaten Kubu Raya. Kamis (13/8/2026)

Kunjungan PMKRI Cabang Sungai Raya disambut langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Kubu Raya, Encep Endan, didampingi jajaran Anggota Bawaslu Kabupaten Kubu Raya, di antaranya Yance Christy, Abdul, Gustiar, dan Juhardi.

Ketua Bawaslu Kabupaten Kubu Raya, Encep Endan, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran PMKRI Cabang Sungai Raya yang telah hadir dalam kegiatan tersebut. Ia menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan bagian dari silaturahmi sekaligus tindak lanjut kerja sama Bawaslu Kubu Raya dengan organisasi mahasiswa, termasuk PMKRI.

“Tahapan Pemilu dan Pemilihan sudah berlalu. Saat ini kita berada pada masa pascapemilu atau post election, sehingga konsolidasi demokrasi menjadi penting dilakukan bersama semua pihak, termasuk organisasi mahasiswa,” ujar Encep.

Menurut Encep, konsolidasi demokrasi tidak hanya dilakukan ketika tahapan Pemilu dan Pemilihan berlangsung. Bawaslu juga memiliki sejumlah program non-tahapan, salah satunya pengawasan terhadap pemutakhiran data pemilih serta pengawasan terhadap pembaruan data partai politik yang dilakukan KPU Kabupaten Kubu Raya sebagai bagian dari persiapan menghadapi tahapan pendaftaran partai politik pada 2027.

Ia menegaskan bahwa pendidikan politik merupakan salah satu bagian penting dalam mencerdaskan masyarakat. Karena itu, Bawaslu Kubu Raya terus mendorong keterlibatan berbagai elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga iklim demokrasi yang kondusif.

“Pengawasan Pemilu dan Pemilihan merupakan tanggung jawab bersama. Dengan keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki Bawaslu, tentu partisipasi masyarakat dan organisasi mahasiswa sangat dibutuhkan untuk bersama-sama mengawal proses demokrasi,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Presidium PMKRI Cabang Sungai Raya, Elpidius Ari Wibowo, memperkenalkan jajaran pengurus yang hadir. Ia didampingi Biatris Sari selaku Presidium Hubungan Masyarakat Katolik dan Kolne selaku Sekretaris Jenderal PMKRI Sungai Raya.

Elpidius menjelaskan bahwa PMKRI memiliki forum tertinggi yang menjadi ruang untuk menentukan arah organisasi ke depan sekaligus memilih pengurus pusat. Ia juga kembali menegaskan sejarah berdirinya PMKRI Sungai Raya yang memiliki keterkaitan dengan PMKRI Cabang Mempawah sebelum terbentuknya Kabupaten Kubu Raya.

PMKRI Sungai Raya menyambut baik kerja sama dengan Bawaslu Kubu Raya. Menurutnya, proses menuju pesta demokrasi merupakan perjalanan panjang yang membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. PMKRI berharap ke depan tidak hanya menjadi penonton dalam proses demokrasi, tetapi dapat mengambil peran aktif sebagai pemilih sekaligus pemantau Pemilu.

“Kami berharap PMKRI tidak hanya menjadi penonton, tetapi dapat berkolaborasi bersama Bawaslu dalam proses demokrasi. Kreativitas dalam bidang kepemiluan dan pengawasan juga akan kami coba kolaborasikan bersama,” ungkapnya.

PMKRI Sungai Raya juga tengah mempersiapkan sejumlah program organisasi, termasuk kegiatan masa penerimaan anggota baru pada September mendatang. Selain itu, PMKRI sedang menyusun program pembentukan komisariat yang diharapkan dapat menjadi ruang diskusi dan pendidikan demokrasi bagi mahasiswa.

Anggota Bawaslu Kubu Raya, Abdul, turut mendorong agar mahasiswa tidak hanya menjadi pemilih pasif, tetapi mampu menjadi pemilih aktif yang ikut mengawal pelaksanaan pesta demokrasi. Ia menyampaikan bahwa PMKRI juga memiliki ruang untuk berperan sebagai pemantau Pemilu.

Menurutnya, ke depan perlu dibangun keterlibatan yang lebih erat antara PMKRI dan Bawaslu, terutama dalam kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan politik, pengawasan partisipatif, serta penguatan pemahaman kepemiluan. Ia juga menegaskan bahwa Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kubu Raya siap menerima laporan masyarakat sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku dalam setiap tahapan Pemilu.

Anggota Bawaslu Kubu Raya, Gustiar, menyampaikan bahwa kegiatan konsolidasi tersebut merupakan praktik baik yang dapat menjadi sarana untuk menambah pengetahuan dan keterampilan kedua belah pihak. Ia juga menyampaikan bahwa Bawaslu Kubu Raya akan melakukan kunjungan ke Sekretariat PMKRI Sungai Raya sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Kubu Raya, Juhardi, menekankan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam pengawasan partisipatif. Menurutnya, generasi muda, khususnya Gen Z dan Gen Y, memiliki peran strategis dalam kehidupan demokrasi dan perlu terus didorong agar tidak hanya menggunakan hak pilih, tetapi juga aktif mengawasi jalannya proses demokrasi.

“Mahasiswa merupakan komunitas yang perlu kita gandeng bersama untuk menghadapi Pemilu 2029. Dengan persamaan persepsi serta visi dan misi yang sama, kita dapat bersama-sama membangun kepedulian dan melakukan pengawasan partisipatif,” tutur Juhardi.

Melalui kegiatan audiensi dan konsolidasi demokrasi tersebut, Bawaslu Kubu Raya dan PMKRI Cabang Sungai Raya sepakat untuk terus membangun komunikasi dan kolaborasi. Sinergi tersebut diharapkan dapat memperkuat pendidikan politik, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mewujudkan pengawasan Pemilu yang lebih inklusif dan partisipatif menuju Pemilu dan Pemilihan 2029.

Anggota Bawaslu Kubu Raya, Yance Christy, menyampaikan bahwa audiensi tersebut merupakan bagian dari upaya membangun konsolidasi demokrasi antara Bawaslu Kubu Raya dengan organisasi mahasiswa. 

PMKRI memiliki semboyan “Religio Omnium Scientiarum Anima” yang bermakna agama adalah jiwa dari segala ilmu pengetahuan, serta semangat perjuangan untuk bangsa dan tanah air. Nilai tersebut dinilai sejalan dengan upaya membangun kehidupan demokrasi yang berlandaskan pengetahuan, kepedulian dan tanggung jawab kebangsaan.

Yance menambahkan, pembahasan mengenai dasar hukum dan aturan kepemiluan dapat dikolaborasikan bersama berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi mahasiswa. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat menjadi ruang bersama untuk memahami aturan sekaligus menjaga dinamika demokrasi di Kabupaten Kubu Raya.